Kekompakan masyarakat Jogja sangat menarik bagi saya.
Memang konflik kepala DIY harus melalui penetapan atau pemilihan banyak memancing reaksi politis maupun non politis. Wacana SBY yang disampaikan kurang bijak mengenai sistem monarki dalam negara demokrasi tak pelak memancing reaksi dahsyat terutama dari warga Jogja apalagi mereka baru tertimpa musibah.
Sudah pasti ada agenda tertentu dibalik pernyataan itu, utk men-demokrat-kan DIY mungkin. Di lain pihak Sultan HB X bukan tidak mempunyai maksud politis, seperti kata sahabat saya, sang kuncen Solo. Beliau runtang runtung bersama Surya Paloh dengan Nasional Demokrat. Surya Paloh sudah menjadi rahasia umum, mempunyai rasa sakit hati terhadap SBY akibat janji yang tidak ditepati.
Draft RUUK sudah dimuat di surat kabar. Isinya memang memberikan kekuasaan sangat besar kepada Sultan. Namun saya juga sekilas meraba adanya celah celah yang akan dipakai untuk menempatkan orang tertentu dari partai tertentu.
Jika yang menjadi alasan adalah demi demokrasi maka monarki harus dihapuskan. Maka mungkin masyarakat Jogja sudah membuktikan bahwa demokrasi tetap ada dalam monarki. Bahwa segala teori tentang monarki bisa diselaraskan dengan derap kekinian.
Siapa bilang pemilihan adalah cara yang terbaik dalam mengangkat kepala daerah. Banyak kejadian di Indonesia, pilkada adalah kegiatan buang buang duit dengan hasil yang jauh dari memuaskan. Pilkada adalah lahan subur bagi massa bayaran. Dengan sistem yang amburadul pilkada sama sekali tidak berguna.
Bisa jadi dalam bayangan rakyat Jogja lebih baik mengikuti agenda politik Sultan yang orang asli Jogja dari pada diobok obok oleh agenda politik orang luar Jogja. Mungkin sekali rakyat Jogja lebih cerdas dari kita yang mengaku pakar, mereka sudah melihat ricuhnya Pilkada dan tidak ingin hal itu menimpa kota kelahirannya.
Anak sulung Republik ini sudah terlanjur meradang akibat kurang bijaksananya pemerintah dalam bersikap.
Adapun saya hanya orang yang buta hukum yang merasa memiliki keterikatan dengan Jogja dan merasa sayang bahwa Jogja kini gonjang ganjing. Biarlah mereka mereka yang hidup dan mati di Jogja menentukan sendiri cara apa yang mereka inginkan dalam penentuan kepala daerah. Pemerintah tidak usah kuatir kalau kelak Sultan HB dan keturunannya tetap menguasai Jogja. Rakyat Jogja tidak akan segan segan turun ke jalan jika sang raja dianggap tidak lagi mengayomi rakyatnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar